Jika Informasi ini bermanfaat, jangan lupa share di medsos kamu :)

" />

Kebijakan Undang-undang Pungli ditinjau dari Hermeneutika Emilio Betti

stop-pungli-57fdd4586e7e615217140a5c

Hai iCampers, pernah dengar kata Pungli? Iya, pungutan liar adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau Pegawai Negeri atau Pejabat Negara dengan cara meminta pembayaran sejumlah uang yang tidak sesuai atau tidak berdasarkan peraturan yang berkaitan dengan pembayaran tersebut. Hal ini sering disamakan dengan perbuatan pemerasan, penipuan atau korupsi.

Pungli (pungutan liar) merupakan salah satu problem sosial-ekonomi yang masih dewasa ini sulit untuk dituntaskan. Mulai dari pungli di sektor pemerintahan hingga pungli di sektor pendidikan. Beberapa waktu lalu, saat Jokowi memantau operasi tangkap tangan di Kementerian Perhubungan ia mendapatkan beberapa barang bukti yang diamankan oleh Polisi berupa uang tunai berjumlah jutaan rupiah dengan bentuk pecahan uang Rp.1.000, Rp.2.000, Rp.5.000, Rp.10.000, Rp.20.000, Rp.500, Rp.200.

Tidak hanya di kementerian saja, di Jawa Tengah yang baru-baru ini ketahuan oleh Ganjar Pranowo saat memantau pelayanan cek fisik kendaraan bermotor di Samsat Magelang, ia menemukan tindakan pungli oleh beberapa oknum kepolisian di Samsat magelang. Bukan rahasia publik lagi, tindakan pungli pasti sering ditemukan di jalan raya, saat operasi penilangan polisi lalu lintas. Bahkan, yang baru terjadi saat ini, pungli (pungutan liar) di 9 sekolah di Bandung diantaranya, SDN Sabang, SDN Banjarsari, SDN Cijagra 1 dan 2, SMPN 2, SMPN 5, SMPN 6, SMPN 7, SMPN 13, dan SMPN 44 Kota Bandung juga ditemukan dan diberikn sanksi yang berat yaitu pemecatan Kepala Sekolah dengan tidak hormat oleh Walikota Bandung, Ridwan Kamil.

Beberapa contoh kasus tersebut sudah sangatlah viral tersebar di berbagai media, baik media cetak, ataupun media online. Bahkan, beberapa kasus diabadikan dalam bentuk video kemudian dibagikan melalui media sosial, seperi Youtube, FB, dan sebagainya. Ironi, problem sosial yang sering terjadi itu baru diangkat lagi ke media massa, namun tindak tegas dari pemerintah sendiri masih belum terlihat secara signifikan dalam menanggapi pungli tersebut.

Pungli (Pungutan liar) memang banyak meresahkan masyarakat, khususnya di sektor pelayanan masyarakat. Mulai dari sektor pemerintahan, kepolisian hingga di sektor pendidikan. Walaupun, ada banyak Undang-Undamg yang membahas mempidanakan tindakan Pungli ini kemudian ada juga yang menyamakan Pungli ini semcam tindakan korupsi dan gratifikasi pencucian uang dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat, tapi masih tetap tindakan pungli ini masih tetap dilakukan

Undang-Undang yang mengatur tindakan pungli tersebut diantaranya:

  • Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dikeluarkan Instruksi Presiden No. 9 tahun 1977 tentang Operasi Penertiban (1977-1981), dengan tugas membersihkan pungutan liar, penertiban uang siluman, penertiban aparat PEMDA DAN DEPARTEMEN. Untuk memperlancar dan mengefektifkan pelaksanaan penertiban ini ditugaskan kepada Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara, untuk mengkoordinir pelaksanaannya dan Pangkopkamtib untuk membantu Departemen/Lembaga pelaksanaanya secara operasional (Wijayanto, 2010:672).
  • Dalam rumusan korupsi pada Pasal 12 huruf e UU No. 20 Tahun 2001 berasal dari Pasal 423 KUHP yang dirujuk dalam Pasal 12 UU No.31 Tahun 1999 sebagai tindak pidana korupsi, yang kemudian dirumuskan ulang pada UU No.20 Tahun 2001 (Tindak Pidana Korupsi), menjelaskan definisi pungutan liar adalah suatu perbuatan yang dilakukan pegawai negeri atau penyelenggara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.
  • Pasal 368 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(“KUHP”): “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”

Berdasarkan Undang-Undang tersebut di atas yang mengatur tindakan Pungli bisa dapat ditafsirkan beberapa pokok problem sosial mengenai pungl tersebut dengan menggunakan kacamata hermeneutika Emilio Betti. Sebelum mengetahui teori-teori hermeneutika Betti, alngkah baiknya jika terlebih dahulu siapa itu Emilio Betti, dan bagaimana korelasi teorinya terhadap problem pungli tersebut.

Emilio Betti merupakan seorang filsuf yang berasal dari Italia juga seorang pakar hokum dan teolog yang hidup pada sekitar tahun 1890 s.d. 1944. Betti juga seorang filsuf yang ahli di bidang heremenutika yang selalu mengkritik metodologi objetifikasi dari subjek. Adapun karya-karya Betti seperti Die Hermeneutik als allgemeine Methodik der Geisteswissenschaften, Zur Grundlegung einer allgemeinen Auslegungslehre [sebuah manifesto hermenentiknya], dan Teoria generale della interpretazione. Karya-karya tersebut merupakan hasil kritikannya kepada beberapa tokoh hermeneutik yang lain seperti Gadamer, Bultmann dan Ebeling yang berbicara tentang ‘interpretasi objektif’ yang valid adalah sesuatu yang naif. Bagi Betti, tujuan utamanya ‘interpretasi objektif’ adalah mengklarifikasi perbedaan esensial antara Auslegung (penafsiran) dan Sinngebung (peran penafsir dalam penyerahan makna terhadap objek)[1].

Betti memulai hermeneutikanya dari pengamatan bahwa manusia memiliki kebutuhan alami untuk saling mengerti. Kebutuhan ini berangkat dari kemanusiaan umum yang semua manusia ikut serta. Seseorang ‘mohon’ kepada yang lain, mengeluarkan ‘panggilan’ kepada mereka untuk berusaha memahaminya. Ketika seseorang mengeluarkan permohonan untuk dimengerti, secara alami orang lain terpanggil dengan permohonan itu, dan secara alami pula merasa berkewajiban untuk menjawabnya. Seperti yang dikatakan oleh Betti: “Nothing is as close to the heart of a human being as mutual understanding with other human beings.[2]

Dalam hal ini, dapat terlihat bahwasanya tindakan ‘Pungli (Pungutan liar)’ merupakan sebuah manifestasi realita relasi antar manusia satu sama lain dalam memudahkan sesuatu pekerjaan dalam menuntaskan permasalahan hukum yang berlaku. Seperti contoh, ketika seseorang,-(sebut saja si A) yang sedang ditilang oleh polisi di jalan raya karena melanggar beberapa rambu-rambu lalu lintas, kemudian si A tersebut tidak ingin kasus hokum tersebut berlarut lama, maka jalan keluarnya adalah membayar uang sogokan sesuai dengan tarif yang telah disepakati bersama dengan polisi yang menilangnya. Berdasarkan kasus tersebut, bisa terlihat bahwasanya si A tersebut ‘memohon’ kepada polisi tersebut agar kasus tersebut cepat terselesaikan dengan cepat, maka si A tersebut mengeluarkan beberapa nnominal uang kerta sebagai simbol ‘panggilan’ kepada polisi agar dapat mengerti keadaan tersebut. Dan secara tidak langsung polisi tersebut menerima uang tersebut dengan memberikan tarif tertentu sesuai dengan kebutuhannya juga, sebagaimana dikatakan oleh Betti pada teori hermeneutikanya yang melihat objektifikasi pikiran manusia dapat dilihat dari bahasa simbol sehari-hari.

Berdasarkan contoh kasus tersebut di atas, ‘pungli’ memiliki istilah lain yang dipergunakan oleh masyarakat ialah uang sogokan, uang pelicin, salam tempel dan lain lain. Pungutan liar pada hakekatnya adalah interaksi antara petugas dengan masyarakat yang didorong oleh berbagai kepentingan pribadi (Soedjono, 1983:15)[3]. Dalam tindakan ‘pungli’ dalam contoh tersebut jelas terlihat ada dimensi epistemologis Betti dalam melihat realita relasi antar manusia satu sama lain dalam memudahkan sesuatu pekerjaan dalam menuntaskan permasalahan hukum yang berlaku sebagai berikut:

  1. Proses menilang yang dilakukan oleh polisi kepada si A, merupakan bagian dari subjek Sinnegebung (pemberian arti ) kepada si A yang merupakan objek dari penilangan tersebut. Dan si A merupakan Auslegung(Interpretasi) yang berperan sebagai objek interpretator dari pemberi subjek yang ditilang oleh polisi tersebut. Artinya, si A mencoba menginterpretasikan apa yang diinginkan oleh polisi tersebut dalam menyelesaikan kasus hokum yang dialaminya (penilangan).
  2. Untuk menyelesaikan permasalaan tersebut si A mencoba memberikan beberapa lembar uang dari sakunya untuk memberikan makna kepada polisi agar ia dapat memaklumi dan memahami alasan dari perbuatannya yang melanggar rambu-rambu lalu lintas.
  3. Untuk memahami pesan yang ingin disampaikan oleh si A, maka si polisi yang menilang si A menerima uang tersebut dengan menambahkan tarif kepada si A.
  4. Dalam hal ini, Emilio Betti menyebutnya sebagai akibat adanya hubungan yang dialektis antara aktualitas pemahaman yang diperankan oleh si A (actuality of understanding) dan objektifasi-objektifasi akal yang diperankan oleh si Polisi tersebut (objectivations of mind). Maksudnya, subjek dan objek-objektivasi-objektivasi akal-, dalam proses penafsiran terkunci bersama dalam hubungan yang bertentangan. Akal telah mengental ke dalam bentuk yang permanent dan berkonfrontasi dengan subjek sebagai yang lain (other). Namun, antara keduanya (subjek dan objektifasi akal) memiliki saling ketergantungan. Sebabnya, akal yang subjektif memerlukan objektifasi sebagai sokongan untuk membebaskan dirinya dengan meraih kesadaran. Sama halnya, objektifikasi-objektifasi yang terkandung dalam apa yang diwariskan tergantung sepenuhnya kepada akal untuk dibawa kepada pemahaman, yaitu diperkenalkan kembali kepada ranah pemahaman melalui proses penafsiran.

 

DAFTAR PUSTAKA

 

http://just4th.blogspot.co.id/2012/05/emilio-betti.html diakses pada hari rabu, 16 november 2016 pukul 13.00 wib.

http://memancar.blogspot.co.id/2009/02/teori-hermeneutika-emilio-betti.html diakses pada hari rabu, 16 november 2016 pukul 13.00 wib.

https://ahmadsidqi.wordpress.com/2012/06/23/menggugat-hermenutika-antonio-betti/ diakses pada hari rabu, 16 november 2016 pukul 13.00 wib.

http://www.suduthukum.com/2016/10/pungutan-liar-dalam-kuhp.html diakses pada hari rabu, 16 november 2016 pukul 13.00 wib.

 

[1] Dipostkan oleh Daman pada 4 Februari 2009 Pukul: 16.53, di laman http://memancar.blogspot.co.id/2009/02/teori-hermeneutika-emilio-betti.html

[2] Aref Ali Nayed, Interpretation as the Engagement of Operational Artifacts: Operational Hermeneutics Disertasi Doktoral di Universitas Guelph, 1994), 37, berikutnya disingkat Operational Hermeneutics. Lih. http://just4th.blogspot.co.id/2012/05/emilio-betti.html

[3] Wijayanto, dkk. 2010. Korupsi Mengorupsi Indonesia: Sebab, Akibat, dan Prospek Pemberantasan. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. Lih. http://www.suduthukum.com/2016/10/pungutan-liar-dalam-kuhp.html

Komentar



error: Konten dilindungi!