Ke(tidak)bebasan dalam Akademik

pencarikerjasarjana

Dalam rangka merayakan hari HAM yang jatuh pada tanggal 10 Desember, HRLS (Human Rights Law Studies) Fakultas Hukum Unair mengadakan diskusi HAM yang berlangsung sejak tanggal 01-09 Desember 2016. Ada berbagai tema diskusi yang diangkat. Hari ini (06/12), bertempat di Aula Pancasila lantai 3 Fakultas Hukum Universitas Airlangga, diskusi dengan tema “Kampus, masih adakah kebebasan akademik?” telah diselenggarakan.

Appridzani Syahfrullah, mahasiswa ilmu sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga yang juga aktif di organisasi Liso (Lingkaran Solidaritas) mengawali diskusi. Ia memandang kebebasan akademik dari perspektif mahasiswa. Menurutnya, kebebasan akademik mulai terkekang sejak masa orde baru. Soeharto yang otoriter melarang dengan keras ajaran marxisme, leninisme, dan komunsime diajarkan di kampus-kampus. Pelarangan-pelarangan itu masih berlaku hingga saat ini. Seperti beberapa bulan lalu, terjadi penolakan diskusi film Pulau Buru Tanah Air Beta oleh pihak perpustakaan di kampusnya. Baginya, saat ini hubungan kampus dengan mahasiswa ibarat produsen dengan konsumen. Kampus ibarat pabrik yang menghasilkan banyak produk dan mahasiswa membayarnya untuk membeli produk-produk itu. “Coba aja kalian 2 semseter ga bayar kuliah. Pasti kalian di DO”, tutupnya.

Assoc. Prof Dr. Azmi Sharom, professor fakultas hukum Universitas Malaya menyambung pemaparan Appridzani. Ia yang juga aktif di SEAHRN (Southeast Asian Human Rights Studies Network) mengatakan kebebasan akademik adalah kebebasan berbicara yang berlaku untuk dosen dan pelajar (mahasiswa). Di Malaysia, ia mencontohkan, seorang dosen tidak diperbolehkan mengkritik peraturan dari kerajaan. Sedangkan pelajar tidak diperbolehkan menjelekkan kampus. Namun ini berbeda keadaannya dengan Brunei Darussalam dan Singapura. Di kedua negara jarang sekali ditemukan kritikan-kritikan untuk negara. Bahkan di Singapura mengkritik negara lain sangat dibolehkan. “Tapi mereka kecut sekali mengkritik negara mereka sendiri”, ungkap Prof Dr. Azmi.

Herlambang P. Wiratraman, pembicara ketiga dari HRLS FH UNAIR, menutup diskusi ini. Menurutnya, kebebasan akademik mulai dikekang sejak dari metodologi pembelajaran. Menurut penelitian yang ia lakukan sejak 2015 hingga Oktober 2016 bahwa pelarangan berbicara di kampus 41% masih disebabkan karena stigma komunis. Sisanya adalah LGBT, kritikan terhadap pengusaha atau pemilik modal dan pelarangan diskusi buku dan film.

Menutup diskusi, Herlambang memberikan sejumlah poin. Dunia kampus saat ini mendekati kepentingan pasar. Terjadi liberalisasi di kampus-kampus, dimana kampus dikontrol oleh pasar. Diakhir pemaparannya, ia pun menceritakan tentang salah satu mahasiswa ITB yang kini bekerja di NASA. Suatu ketika ia melakukan sidang skripsi. Dalam sidang tersebut ia menolak teori yang dibuat oleh dosennya. Sang dosen tidak terima. Ia kemudian memberikan nilai E untuk si mahasiswa ini. Hingga kemudian diadakan sidang terbuka dengan dekan sebagai ketua sidangnya. Hasil dari sidang ini, sang dekan menyetujui teori baru yang dibuat oleh si mahasiswa dan ia pun lulus dengan nilai sempurna sepanjang sejarah jurusan Astronomi. Berkat teori barunya itu, ia mendapat beasiswa untuk melanjutakn studi di Leiden, Belanda. “Andai semua kampus di Indonesia menerapkan kebebasan akademik seperti di ITB, saya rasa Indonesia akan kaya”, tutup Herlambang. Dan mahasiswa itu bernama Tri L. Astraatmadja.

Komentar



error: Konten dilindungi!