Organisasi Kemanusiaan Netral dan Berpihak

yemeni-children-stand-upforschool

“Organisasi Kemanusiaan kadang dapat berpihak pada korban konflik jika dihadapkan dengan suatu persoalan yang berbeda”, ungkap Stephane Reynier de Montlaux, Konsultan Kemanusiaan, dalam kelas Mahathir Global Peace School 5 di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Rabu (30/11).

Sifat netral, independen, dan impartial merupakan sifat wajib yang harus dilakukan oleh setiap organisasi termasuk organisasi kemanusiaan, seperti yang ditetapkan dalam Konvensi Genewa tahun 1949. Namun dalam keadaaan tertentu organisasi dapat berpihak pada korban konflik. Anggota International Committee of the Red Cross (ICRC) Stephane Reynier de Montlaux menjelaskan bahwa meskipun secara konsep setiap organisasi kemanusiaan harus bersifat netral, namun pada praktiknya akan ada salah satu dari pihak yang berkonflik yang memiliki jumlah korban lebih banyak dibandingkan pihak lainnya. Sedangkan organisasi kemanusiaan berkewajiban untuk menolong para korban tersebut, sehingga keberpihakan terkadang tidak terlepas dari praktik yang dilakukan oleh sebuah organisasi kemanusiaan.

“Organisasi kemanusiaan bersifat netral, independen, dan impartial, tetapi dapat meminta perlindungan dan asistensi bagi para korban konflik kepada pihak-pihak yang terlibat konflik. Sehingga dengan demikian akan muncul kesepakatan untuk dapat mendahulukan kepentingan korban konflik,” jelas Stephane.

Namun, tak jarang aksi dari organisasi kemanusiaan ini juga tidak dihormati saat di area konflik. “Dalam ranah teknis, operasi kemanusiaan sering mendapatkan kesulitan untuk bersifat netral. Hal ini dikarenakan sikap hormat pelaku konflik terhadap organisasi kemanusiaan sudah menurun. Sehingga resiko seperti penculikan, pemboman struktur medis, dan pembunuhan staf medis meningkat,” ungkap Stephane.

Selain itu, Stephane juga memberikan contoh pada kasus konflik Maluku dengan Maluku Utara pada tahun 2001 hingga 2002. Menurutnya permasalahan yang timbul akibat konflik yang dihadapi oleh Maluku Utara dengan Maluku memiliki karakter yang berbeda. Oleh karenanya sebagai organisasi kemanusiaan, harus dapat menyesuaikan bantuan yang akan diberikan pada kedua pihak, sesuai dengan latar belakang masalah yang hadir.

Stephen menjelaskan bahwa pada saat itu, Maluku Utara lebih mengalami dampak hebat akibat konflik. “Masyarakat mengalami trauma dan kehilangan kerabat, yang mengakibatkan ketakutan dan kurangnya tenaga kerja. Infrastruktur juga tersendat karena sebagian besar desa berada di tempat terpencil yang memiliki akses yang susah, dan juga penghancuran desa mengakibatkan kurangnya perumahan untuk warga dan ketersediaan air bersih,” papar Stephane.

Kondisi yang demikian, menyebabkan Organisasi Internasional yang membantu diwaktu itu, mendukung Maluku Utara dengan sumbangan darurat dan bahan untuk merekonstruksi desa. Sehingga sumber daya keuangan pengungsi, dapat dialokasikan untuk kegiatan sosial. “Sedangkan bantuan yang diberikan untuk Maluku sendiri adalah penanganan atas 130.000 pengungsi dan mengidentifikasi daerah mana yang layak mendapatkan bantuan program, serta berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten, provinsi, hingga otoritas nasional,” terang Stephane.

Komentar



error: Konten dilindungi!