Kuliah Umum “Kenali Anggaran Negeri” bersama Sri Mulyani Indrawati

750xauto-ini-perbandingan-gaji-sri-mulyani-di-bank-dunia-dan-sebagai-menteri-160727q

Pada tanggal 29 November 2016, Kemenkeu RI mengadakan kuliah umum mengenai “Kenali Anggaran Negeri” yang bertempat di Graha Sanusi Hardjadinata, Universitas Padjadjaran, Bandung. Kuliah umum ini menjadi luar biasa karena pembicaranya sendiri adalah seorang Kemenkeu RI yaitu Ibu Sri Mulyani Indrawati.

Apa sih isi kuliah umum yang disampaikan langsung oleh Kementrian Keuangan Republik Indonesia kita? Berikut beberapa poin-poin penting yang dapat dirangkum.

Kalau kita bicara mengenai pengelolaan keuangan Indonesia maka kita akan berpikir mengenai apa tujuan dari pengelolaan perekonomian Indonesia, yaitu sesuai dengan konstitusi kita bahwa negara Indonesia dibangun dengan tujuan untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Kedua hal tersebut merupakan dimensi yang tidak boleh dilupakan dalam melakukan pengelolaan keuangan setiap harinya dengan menggunakan kebijakan-kebijakan maupun instrumen-instrumen dalam mengelola perekonomian Indonesia.

Tujuan adil dan makmur di sini dapat disederhanakan menjadi 3 tujuan, yaitu :

1). Memerangi kemiskinan;

2). Mengurangi kesenjangan;

3). Meningkatkan produktivitas dan daya saing.

Produktivitas dan daya saing menjadi sangat penting terutama kalau kita bicara dalam level generasi muda. Karena pada generasi muda kita berharap, apapun yang dilakukan oleh generasi tua merupakan investasi agar generasi muda memiliki ilmu, kemampuan sehingga bisa menjadi manusia yang inovatif, produktif, memiliki daya kreatifitas, dan bisa bersaing. Hal tersebut bisa dicapai ketika perekonomian Indonesia tumbuh cukup tinggi tapi juga bersifat inklusif dan sustainable.

Pemerintah memiliki banyak sekali instrumen kebijakan untuk mencapai tujuan masyarakat adil dan makmur. Salah satu instrumen yang luar biasa penting adalah yang ada dalam kewenangan menteri keuangan untuk mengelolanya yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau disebut juga sebagai kebijakan fiskal.

APBN terdiri dari 3 bagian yang penting: Penerimaan (dari pajak maupun bukan pajak), Belanja Negara (yang harus dibelanjakan dengan baik, benar, efisien, bebas dari korupsi maka akan menjadi bermanfaat). Jika pendapatan lebih besar dari belanja maka disebut surplus. Namun, jika pendapatan lebih kecil dari belanja negara maka timbul defisit sehingga muncul bagian penting ke 3 dari APBN yaitu Pembiayaan. Struktur dari APBN sendiri berbentuk I account above the line ada pendapatan dan belanja, sedangkan below the line adalah pembiayaan.

Pendapatan
Tulang punggung dari pendapatan adalah penerimaan perpajakan. Masalah bagaimana suatu negara mampu mengumpulkan pajak untuk membiayai berbagai kebutuhan menjadi sangat penting. Karena pajak merupakan sarana bagi kita untuk menjaga Republik ini untuk menjadi negara yang berdaulat. Jika kita tidak mau bergantung (dengan berhutang), maka kita harus mampu mengumpulkan pajak. Pajak dapat menjadi sarana untuk mencapai tujuan yaitu adil dan makmur, juga mobilisasi sumber daya. Sehingga seluruh warga Indonesia yang memiliki kemampuan untuk membayar pajak (memiliki pendapatan di atas PTKP atau pendapatan tidak kena pajak) harus menyadari seberapa pentingnya pajak bagi sebuah negara. Contoh pengumpulan pajak Pph dan Ppn di pulau Jawa yaitu sebesar Rp737,65 triliun atau sekitar 81,3% dari total penerimaan APBN sedangkan pulau Jawa menerima transfer sebesar Rp198,3 triliun atau sekitar 27,0%.

Belanja Negara
Bagaimana belanja negara dengan jumlah lebih dari Rp2000 triliun bisa dibiayai oleh penerimaan dari pajak? Porsi belanja pemerintah makin lama, makin ke daerah, sebesar Rp764 triliun untuk daerah dari total belanja Rp2000 triliun. Untuk itu, kapasitas pemerintah daerah menggunakan anggaran menjadi penting. Ilustrasi bagaimana pajak membiayai belanja negara adalah dimisalkan dengan Rp1 triliun penerimaan pajak sama dengan bisa memberikan bantuan berupa beras kepada 729 ribu rumah tangga miskin, atau 93 ribu ton benih padi yang bisa ditanam oleh petani; 306 ribu ton pupuk; membangun 3.541 meter jembatan; 155 km jalan; dan lain sebagainya.

Pembiayaan
Indonesia memiliki batasan defisit yaitu tidak boleh lebih dari 3% dan maksimal utang dibandingkan GDP adalah 60%. Utang memang sebaiknya tidak terlalu besar, namun jika memang dibutuhkan dapat menjadi faktor yang positif karena akan menyokong pertumbuhan ekonomi. Kalau tidak ingin Indonesia semakin banyak berhutang maka dari masyarakatnya sendiri harus menyadari untuk ikut berpasrtisipasi dalam membayar pajak. Di Indonesia sendiri, pengumpulan penerimaan dari pajak masih belum bisa dilakukan secara maksimal karena tingkat kepatuhan terhadap pajak masih rendah yaitu sebesar 62% oleh karena itu pemerintah membuat Amnesti Pajak. Di Bandung sendiri, dari total 448 ribu orang, hanya 20 ribu yang mengikuti Amnesti Pajak.

Semoga dengan diadakannya kuliah umum ini, peserta yang hadir dapat benar-benar mengenali anggaran negeri kita tercinta, Indonesia.

Komentar



error: Konten dilindungi!