BEM FH UMS Adakan Seminar Nasional Pengimplementasian “Jaminan Sosial” di Masyarakat

universitas-muhammadiyah-surakarta

BEM Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) menyelengarakan seminar nasional yang berjudul  Problematika Implementasi Jaminan Sosial di Masyarakat dalam Prespektif Hukum. Rabu (23/11) di Auditorium Muhammad Djasman UMS. Seminar tersebut membahas mengenai pelaksanaan jaminan social di masyarakat.

Jaminan social hadir untuk menangulanggi resiko-resiko sosila yang mungkin terjadi. Jaminan social merupakan hak warga negara yang tercantum dalam UUD 1945 pasal 34, contohnya BPJS (Badan Penyelengara Jaminan Sosial).

Tidak hanya PNS, POLRI, TNI yang mendapat jamianan social. Pekerja-pekerja swasta pun bisa mendapat jamianan social asalkan mendaftarkan diri ataupun di daftarkan oleh pemerintah daerah. “Masyarakat tidak usah khawatir BPJS bekerja dengan system gotong royang dan tidak mencari untung,”  Ungkap Subiyanto, S.H., anggota dewan jaminan social, Rabu(23/11)

Suharno, S.H, salah satu pembicara mengatakan bahwa jamianan social haruslah pro rakyat, terutama rakyat kecil. Jangan mempersulit rakyat untuk memperoleh jaminan social. Pasalnya pratek dilapangan banyak yang mengalami kesulitan. “ Jangan sampai BPJS menjadi BP2S alias Badan Pura-pura Jaminan Sosial,” tegasnya Rabu (23/11)

Subiyanto,S.H juga  menuturkan bahwa pelaksanaan jaminan social di Indonesia terlambat dibanding dengan negara-negara lain. Negara-negara maju seperti Inggris, Prancis  dan Jepang jaminan sosialnya sudah baik. Jika Indonesia jaminan sosialnya baik maka Indonesia kuat. “Ingat Indoneia punya bonus demografi yang sangat besar,” pungkasnya.

Komentar